REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempermasalahkan berakhirnya kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara dalam hal pengamanan data Pemilihan Umum tahun 2014.

Malah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menilai keputusan tersebut berkemungkinan lebih baik untuk meminimalisir potensi masalah dalam hal pengamanan data Pemilu. "Dari pada menimbulkan konflik, lebih baik diputus saja," katanya usai memberikan materi dalam Pendidikan dan Pelatihan Caleg DPRD Sumut di Medan, Sabtu.

Ketika dipertanyakan tentang kemungkinan adanya konsultasi dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengambil keputusan itu, Marzuki Alie menegaskan hal itu tidak ada sama sekali, "Itu kewenangan KPU," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Gedung KPU RI Jakarta, Kamis (28/11), Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik dan Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi menyampaikan penghentian kerja sama dalam pengamanan data Pemilu 2014.

"Kami sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama yang sudah ditandatangani sebelumnya, setelah kami mencermati saran, pendapat dan gagasan dari berbagai pihak," kata Husni.

Meski kerja sama yang telah disepakati bersama dalam sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) itu berakhir, tetapi KPU tidak menuntut kompensasi apa pun atas pembatalan tersebut.

Selanjutnya, KPU akan memaksimalkan kemampuan internal dalam mengamankan data Pemilu 2014, salah satunya mungkin dengan menggandeng para peretas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika