REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bidang Informasi dan Komunikasi, Heru Lelono mengatakan Indonesia tidak akan rugi jika putus hubungan kerja sama dengan Australia.
Menurut dia, jika hal tersebut benar terjadi, malah Australia yang akan merugi. Sebab, secara geografis letak Indonesia lebih menguntungkan dibanding Australia.
"Kalau hubungan ditutup, yang rugi pasti Australia. Karena hubungan laut yang bisa masuk ke Australia pasti lewat Indonesia," ujar Heru Lelono saat peluncuran mesin panen asli buatan Indonesia yang dimotori PT Jogja Inovasi Teknologi (JIT) di Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis.
Meski demikian, kata dia, pemutusan hubungan diplomatik tidak akan dijalankan pemerintah Indonesia. Sebab, sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Bila menyangkut tentang kedaulatan, nomor satu harus mendahulukan kepentingan nasional," kata Heru Lelono.
Ia menilai, Presiden SBY telah mengambil sikap yang proporsional. Salah satunya belum mengembalikan Duta Besar Indonesia untuk Australia yang dipulangkan meski telah menerima surat balasan dari Perdana Menteri Australia.
"Saya yakin, Presiden memiliki pertimbangan kuat. Presiden SBY berharap agar ada fakta yang ditandatangani bersama dengan Perdana Menteri Australia," kata dia.
Heru menambahkan, Indonesia berhak meminta penjelasan atas penyadapan yang dilakukan Australia. Bahkan jika perlu menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia.
"Saya sangat menyayangkan penyadapan itu. Saya juga jengkel, karena Indonesia telah diisengi dan dilecehkan, dalam hal ini oleh Australia," katanya.
Seperti diketahui, Indonesia dikejutkan dengan tindakan penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri.
Hingga kini Pemerintah Indonesia masih mengusut tindakan tersebut. Bahkan Presiden SBY juga sudah mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri Australia untuk meminta penjelasan atas kasus itu.
Selain mengirim surat resmi, Presiden menyatakan akan menghentikan sejumlah kerja sama yang sudah terjalin dengan Australia, di antaranya latihan militer antara kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika