REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menilai wajar pertemuan formal antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di KRL menuju Depok hari ini dipersepsikan secara politis. Meski duet kedua tokoh tersebut untuk pemilu memungkinkan, menurutnya, PAN memiliki mekanisme sendiri terkait pencapresan.
"Kalau ada persepsi pertemuan itu diartikan sebagai duet politik sah-sah saja. Cuma kan itu tak lepas dari masalah transportasi, Pak Hatta kan punya pengalaman sebagai Menteri Perhubungan dan sekarang Menko Perekonomian," kata Taufik saat dihubungi Republika, Selasa (26/11).
Saat ini, katanya, internal PAN memang tengah giat melakukan konsolidasi di semua lini. Namun, dipastikannya langkah politik yang dilakukan Hatta selalu dilaksanakan di luar hari kerjanya sebagai menteri. Konsolidasi dilakukan di akhir pekan dan hari libur hampir ke semua daerah.
Begitu pula langkah konsolidasi melalui komunikasi politik dengan tokoh partai politik lain. Taufik menjelaskan, komunikasi digagas dengan banyak pihak. Tidak hanya sebatas Jokowi dan PDI Perjuangan. Tetapi juga parpol lain dan tokoh potensial lain, seperti Prabowo Subianto dan Gerindra.
Ia menilai, kerja politik itu mulai menunjukkan hasil. Dalam berbagai jajak pendapat, elektabilitas dan popularitas Hatta diklaim meningkat. "Alhamdulillah semakin banyak pinangan. Ini masukan strategis, artinya kerja keras ketum dan PAN secara berangsur ada peningkatan," ujarnya.
Terkait Jokowi, ujarnya, PAN memang melihat kader PDIP itu memiliki potensi tinggi. Sebagai warga Jawa Tengah, ia pun mengaku cukup dekat dengan Jokowi. Dia menyebut mantan wali kota Solo itu memang punya karakter sederhana, jujur, dan bersahaja sehingga disukai rakyat.
Hanya saja, penilaian terhadap Jokowi dinilainya tidak lepas dari persepsi dan momentum. Dua aspek itu bisa saja kedaluarsa atau tidak penting lagi bila terjadi dinamika politik. "Dulu orang suka sosok SBY yang tinggi besar dan berwibawa. Sekarang orang suka sosok Jokowi yang kurus, ramping, dan sederhana," kata dia.
PAN, paparnya, masih akan terus mengikuti perkembangan tersebut hingga pileg berlangsung. Hasil pileg, tetap akan menjadi acuan utama dalam menentukan langkah politik selanjutnya. Apa lagi, DPR telah memutuskan tidak dilakukan perubahan terhadap UU Pilpres.
Artinya, parpol harus memenuhi ambang batas presidensial dan ambang batas parlemen untuk mengusung pasangan capres. Kemungkinan koalisi dalam mengusung capres akan sangat besar terjadi untuk memenuhi persyaratan tersebut.
"Hanya saja konfigurasinya ditentukan setelah pileg nanti. Tinggal 3,5 bulan juga akan segera diketahui bagaimana langkah politik selanjutnya. PAN sendiri akan menentukan keputusan final lewat rakernas," kata Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika