REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program lelang jabatan kepala sekolah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta disambut baik kepala sekolah yang saat ini masih menjabat.
Rahiman, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jakarta turut mendukung aturan pelelangan untuk para calon kepala sekolah ini. Menurutnya, hal itu merupakan terobosan baru yang positif.
"Saya melihat hal ini sebagai terobosan yang bagus. Dalam sebuah proses, upaya prekrutan secara transparan ini merupakan hal yang positif. Kita patut dukung," ungkap Rahiman kepada Republika, Senin (25/11).
Rahiman mengaku, ia sudah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah ini sejak enam tahun yang lalu. Sebelum adanya pelelangan ini, Rahiman turut memaparkan prosedur menjadi kepala sekolah. Ada dua tahapan yang dijalani, yaitu jalur guru berprestasi, dan hasil monitoring evaluasi kinerja sebuah sekolah.
"Untuk monitoring evaluasi kinerja, sekolah dievaluasi kinerjanya, apakah itu baik, amat baik, atau istimewa. Dari monitoring itu, maka sekolah bisa mengusulkan berapa jumlah guru yang bisa ikut," papar Rahiman.
Saat ini, calon kepala sekolah yang akan menjabat beragam. Ada tiga kelompok yang bisa mengikuti seleksi jabatan ini. "Pertama kepala sekolah yang penjabat, kedua untuk guru yang yang sudah lulus sebagai kepala sekolah namun belum ditempatkan, terakhir untuk guru," katanya.
Senada dengan Rahiman, Sukurman (59) Kepala Sekolah Dasar Kenari 07 turut mendukung program ini. "Program ini bagus. Dengan begitu, kompetensi mereka bisa diketahui," ungkapnya.
Untuk program ini, ia berharap calon kepala sekolah nantinya memiliki latar belakang pendidikan dan lebih berpengalaman. "Akan lebih baik, background kepala sekolah nantinya yang terpilih memang dari pendidikan," ungkapnya.
Pekan ini, pelelang jabatan kepala sekolah dimulai. Tahap awal lelang jabatan kepala sekolah ini hanya untuk tingkat SMA dan SMK Negeri. Proses seleksi diumumkan melalui media massa mulai Senin, 25 November 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika