REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Partai Golkar dinilai sebaiknya menyiapkan calon presiden (capres) alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan Aburizal Bakrie kurang mendapat dukungan masyarakat.

"Partai Golkar sudah lama memperkenalkan Aburizal Bakrie sebagai capres partai itu pada Pemilu 2014, tetapi elektabilitasnya sesuai hasil survey dari berbagai lembaga survey tetap rendah," kata Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Irmon Machmud di Ternate, Senin (25/11).

Imron berkata, elektabilitas Aburizal sebagai capres, masih berada di bawah sepuluh persen. Sementara tokoh-tokoh lainnya di Golkar seperti mantan wapres Jusuf Kalla dan Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso justru berada di atas sepuluh persen.

Menurut Imron, fakta itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi Partai Golkar untuk tidak hanya semata-mata mengandalkan Aburizal sebagai capres, tetapi harus pula mulai menyiapkan tokoh lain sebagai capres alternatif. Bahkan sebaiknya diperkenalkan kepada publik sejak sekarang.

"Saya melihat masih relatif rendahnya elektabilitas Aburizal Bakrie, di antaranya karena masyarakat lebih mempresepsikan Aburizal Bakrie sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah masaalah, di antaranya masalah lumpur Lapindo," katanya.

Irmon mengatakan, jika Partai Golkar tetap memaksakan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sebagai satu-satunya capres pada Pemilu Presiden 2014, padahal elektabilitasnya tetap rendah, maka Golkar jangan pernah berharap capresnya akan meraih kemenangan pada pilpres tahun depan.

Ia mengatakan kalau nanti Golkar memilih capres alternatif sebaiknya tetap mencari kader dari Partai Golkar, karena banyak kader partai itu yang memenuhi syarat memimpin bangsa ini, di antaranya Jusuf Kalla.

Partai berlambang pohon beringin itu, kata Irmon, seharusnya juga sudah menyiapkan calon wakil presiden (cawapres) sejak sekarang untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap cawapres bersangkutan, kalau penentuannya setelah pemilu legislatif waktunya sangat mepet untuk memperkenalkannya kepada masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika