REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperkirakan kualitas pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2014 tidak akan berubah, karena masih ada masalah dalam skema pemilu yang dijalankan.
"Kasus penyalah gunaan kekuasaan, korupsi masih akan berlangsung pasca-Pemilu 2014. Wakil rakyat yang tidak akuntabel masih ada karena skema pemilu kita bermasalah," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, usai sosialisasi "Penelitian dan pengembangan IPTEK dan Kajian Pemilu Dunia" di Jakarta, Senin (25/11).
Dia mengatakan, secara umum skema Pemilu Indonesia tidak menjanjikan munculnya wakil rakyat yang akuntabel hasil Pileg. Selain itu, menurut dia skema pemilu itu tidak menjanjikan munculnya presiden yang memiliki kapabilitas yang tinggi dan memadai. "Penyebabnya dalam pileg yaitu sistem pemilu legislatif lebih menjanjikan munculnya anggota legislatif yang representatif, tapi tidak akuntabel karena masih ada masalah Daerah Pemilihan dan jumlah pemilih," ujarnya.
Syamsuddin mengatakan dalam pilpres masih ada masalah dalam seleksi internal partai politik, terkait bakal calon presiden yang akan diajukan.
Dia mencontohkan pencalonan Aburizal Bakrie yang hingga saat ini memunculkan resistensi karena tidak dimunculkan dari tingkatan bawah internal Partai Golkar. "Ical masih mendapat resistensi yang tinggi khususnya dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat II karena kemunculannya tidak dari bawah, tapi dari DPP Partai Golkar," ucapnya.
Dia menilai, Undang-Undang Pemilu yang ada tidak mewadahi mekanisme seleksi internal bakal capres yang baik dan demokratis. Karena menurut dia, seharusnya ada pemilihan pendahuluan di masing-masing parpol sebelum menentukan bakal capres. Syamsuddin mengatakan jangan seolah-olah semua ketua umum partai memiliki hak instimewa untuk menjadi bakal capres dari partai tersebut.
"Misalnya di Amerika Serikat, apakah Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton pimpinan parpol? Mereka bukan pimpinan parpol, namun tokoh internal partai," tegasnya.
Syamsuddin mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI itu, Pemilu 2014 tidak akan menghasilkan perubahan apapun kecuali bergantinya presiden dan para anggota legislatif. Hal itu, menurut dia, menjadi pertanyaan mendasar apakah Pemilu 2014 menjanjikan legislator yang lebih baik, pemerintahan bertanggung jawab, dan kehidupan politik lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika