REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melakukan sejumlah langkah antisipasi terhadap banjir, yakni dengan melakukan revitalisasi berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir serta pengamanan pantai.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Moch Hasan, memaparkan, beberapa langkah sebagai antisipasi pengendalian banjir yang sudah dilakukan adalah dengan membangun prasarana pengendali banjir sepanjang 298,77 km, rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 182,13 km, serta operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.100 km.
Pembangunan ini memperluas dampak luas lahan yang dilindungi menjadi sebesar 26.704 hektar.
"Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan merata di seluruh wilayah rawan banjir seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua," kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad (24/11).
Sedangkan untuk antisipasi banjir yang disebabkan air laut pasang (rob), pengamanan pantai dan abrasi juga telah dilakukan beberapa hal. Yakni pembangunan prasarana pengamanan pantai sepanjang 87,19 km, rehabilitasi prasarana pengamanan pantai sepanjang 4,87 km dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai sepanjang 62,1 km.
Dengan direvitalisasinya sarana antisipasi banjir ini diharapkan potensi banjir pada musim penghujan tahun ini di daerah rawan banjir dapat ditekan.
Saat ini diidentifikasi terdapat sembilan daerah rawan banjir yaitu, DKI Jakarta, Kali Bengawan Solo (Jawa Tengah, Jawa Timur), banjir lahar dingin Merapi (Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta), daerah Jratunseluna (Jawa Tengah), banjir lahar dingin Semeru (Jawa Timur), Sungai Citarum (Jawa Barat), Gunung Bawakaraeng (Sulawesi Selatan) dan kawah Gunung Ijen (Jawa Timur).
Ikuti Whatsapp Channel Republika