REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Timwas Century DPR, Fahri Hamzah, meminta KPK tidak boleh diskriminasi terhadap Wakil Presiden Boediono dalam pengumpulan alat bukti.
Pernyataan itu disampaikan Fahri terkait pemeriksaan terhadap Wapres Boediono yang dilakukan di Istana Wapres, Sabtu (23/11). Fahri mengatakan, pemeriksaan itu dinilai istimewa karena Boediono tidak diperiksa di kantor KPK. Ia menilai, pengistimewaan itu bisa memicu kecurigaan KPK melindungi Boediono.
Menurut Fahri, sudah pasti KPK punya argumen tentang tempat pemeriksaan itu, dan publik yang percaya pasti takkan mempersoalkan apa-apa. Apalagi KPK juga sudah sering melakukan pemeriksaan di beberapa tempat.
Fahri menyontohkan, Yulianis, diperiksa di hotel mewah tapi ketua dan anggota DPR dan pengurus partai mondar-mandir saja ke Kuningan.
"Menteri Keuangan dan Gubernur BI Agus Martowardoyo ke KPK, sementara pegawai Bank Dunia Sri Mulyani didatangi ke Amerika, dan Sekjen PKS yang tidak tahu apa-apa kasus LHI dipanggil ke KPK. Sementara Sekjen PD (Partai Demokrat) yang dituduh terima uang kasus Hambalang, dibiarin," kata Fahri, Sabtu (23/11).
Terkait pemeriksaan KPK terhadap Wapres Boediono, pihak KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi mengatakan, informasi soal pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi untuk tersangka BM dalam kaitan dengan penyidikan KPK terkait kasus Century, akan dijelaskan Pimpinan KPK.
"Konperensi pers secara lengkap akan dilaksanakan Senin, 25 November 2013 di kantor KPK. Kami mohon bersabar menunggu keterangan resmi Pimpinan KPK," ujar Johan Budi.
Wapres Boediono sendiri, dijadwalkan malam ini pukul 19.00 WIB akan menggelar jumpa pers di Kantor Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika