REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyadapan dianggap tak melulu memberikan dampak buruk. Bahkan, dinilai dapat menguntungkan rakyat. Alasannya, tindakan ilegal tersebut dapat memberikan keterbukaan informasi publik atas bobroknya kinerja pemerintah.
"Jadi bisa ketahuan siapa saja pejabat yang suka bertindak menyeleweng, bahkan mereka yang suka korupsi," kata Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Adi Mashardi di Jakarta, Jumat (22/11).
Dengan begitu, katanya, publik jadi tahu siapa calon pemimpin yang harus dipilih pada pemilu 2014. Bahkan, hasil sadapan tersebut tentunya akan sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap skandal korupsi di pusat kekuasaan.
Adi mengatakan, penyadapan yang dilakukan Australia pun dinilainya tidak akan berpengaruh banyak. Sebab, kepemilikan aset ekonomi sudah hampir sepenuhnya dikuasai asing.
Ia pun menduga, yang menjadi ketertarikan penyadap mungkin mengenai percakapan personal. "Jadi kalau suatu saat Indonesia menolak tawarannya, mereka bisa mengacam dengan mempublikasikan rahasia tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika