REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — NATO meluncurkan inisiatif baru untuk menggalang modal swasta guna membiayai industri pertahanan dan keamanan di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat agar negara-negara anggota menaikkan belanja militer. Langkah ini diambil ketika banyak negara Eropa menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan yang semakin tinggi.

Inisiatif bertajuk "Call to Action" itu diumumkan pada Selasa (8/7) dalam Forum Industri Pertahanan NATO yang untuk pertama kalinya digelar bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki.

Melalui inisiatif tersebut, NATO mengajak lembaga-lembaga keuangan komersial untuk meningkatkan penyaluran pinjaman dan investasi ekuitas bagi industri pertahanan dan keamanan guna mempercepat produksi persenjataan serta pengembangan teknologi militer.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan kebutuhan aliansi terhadap kemampuan militer terus meningkat sehingga diperlukan sumber pendanaan yang lebih besar untuk memperluas kapasitas industri pertahanan dan mendorong inovasi.

"Pendanaan swasta di sektor ini memang meningkat, tetapi masih jauh dari cukup," ujar Rutte saat menyampaikan pidato dalam forum tersebut.

Menurutnya, NATO ingin memperluas skema investasi bersama antara sektor publik dan swasta sehingga beban pembiayaan pengembangan industri pertahanan tidak sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah negara-negara anggota.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, setiap negara anggota NATO diharapkan membangun mekanisme pembiayaan domestik yang mampu menarik partisipasi investor swasta dalam mendukung industri pertahanan nasional.

Sejumlah lembaga keuangan besar Barat, seperti Barclays, Citi, dan Deutsche Bank, telah bergabung dalam kerangka pendanaan tersebut. NATO menyebut berbagai institusi keuangan yang terlibat telah memobilisasi dana sekitar 217 miliar dolar AS untuk investasi di sektor keamanan dan pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika