Kamis 21 Nov 2013 14:00 WIB

Anis Baswedan: Kasus Penyadapan Persoalan Amat Serius

Rep: Maman Sudiaman/ Red: Dewi Mardiani
Mata-mata dan penyadapan arus data dan komunikasi (Ilustrasi)
Foto: REPUBLIKA.CO.ID
Mata-mata dan penyadapan arus data dan komunikasi (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan penyadapan oleh Australia berbuntut pada aksi kemarahan masyarakat Indonesia. Menurut Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan, tindakan penyadapan itu merupakan persoalan amat serius.

Anis juga menyayangkan, sejauh ini respons dari pemerintah Australia yang dipimpin oleh PM Tony Abbott jauh dari sikap bersahabat. PM Abbott menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia melakukan spionase pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (sby) pada tahun 2009.

Benar bahwa adanya kegiatan penyadapan yang dilaporkan itu terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. “Namun, sebagai kepala pemerintahan yang tengah berkuasa PM Abbott seharusnya bisa memberi penjelasan lebih jernih,’’ ujar Anis dalam siaran persnya yang diterima Republika, Kamis (21/11).

Dijelaskan, persoalan penyadapan oleh pihak Australia ini harus dijelaskan secara gamblang karena empat alasan penting. Pertama, tindakan Australia telah merusak adab dalam bertetangga, melampaui batas dalam menjaga hak-hak dan privasi individual. Sebagai sesama negara demokrasi, Australia semestinya paham bahwa hak-hak privasi individual tidak mungkin dilanggar, apalagi melanggar batas-batas kedaulatan dalam bertetangga.

Kedua, negara demokrasi berhubungan satu sama lain dengan berdasarkan rasa saling percaya (trust). Tindakan Australia ini melunturkan kepercayaan publik dan Pemerintah Indonesia kepada Australia. Sebab sebagai sesama negara demokrasi perilaku Australia mempersepsikan dan memposisikan Indonesia dalam posisi lawan, bukan kawan. Tindakan ini jelas tidak menguntungkan bagi Australia mengingat kemitraan strategis dalam berbagai bidang antara Indonesia dan Australia.

Ketiga, pemerintah Australia telah merendahkan derajat bangsanya sendiri dalam pergaulan internasional. Dalam polling Sydney Morning Herald, mayoritas rakyat Australia setuju bahwa seharusnya Australia menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Ini merupakan indikasi yang kurang baik bagi pemerintahan PM Abbott sebagai pemangku demokrasi tertinggi di Australia.

 

Keempat, Australia tidak hanya berhubungan dengan Indonesia karena Australia adalah tetangga dekat Asia dan Asia Tenggara. Apabila Pemerintah Australia tak mengklarifikasi dan meminta maaf atas penyadapan, hubungan baik antarnegara di kawasan akan terganggu. “Sebagai warga negara kita perlu bersama-sama menegaskan kedaulatan dan meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis.”

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement