REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UI, Iberamsjah, mengatakan seringnya anggota DPR membolos Rapat Paripurna bukan lagi disebut penyakit laten lima tahunan menjelang pemilu. Menurutnya, tindakan anggota itu sudah menjadi penyakit yang kronis.

"Anggota dewan yang sering membolos paripurna itu sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab, apalagi rasa malu. Secara politik mereka juga tidak memiliki rasa malu," kata Iberamsjah, Selasa, (19/11).

Selama ini, terang Iberamsjah, Badan Kehormatan DPR RI juga tidak memiliki taring untuk memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang suka membolos rapat. "Istilahnya sesama jeruk dilarang makan jeruk. Sesama teman tidak boleh saling serang teman."

BK, ujar Iberamsjah, tidak berani mengumumkan nama-nama para anggota dewan yang membolos. Mungkin karena anggota dewan yang bolos marah jika diumumkan. "Wajar saja kalau mereka marah namanya diumumkan karena sering bolos. Masak maling mau mengaku maling, rampok saja tidak akan mengaku kalau merampok," kata Iberamsjah.

Anggota dewan yang suka membolos, terang Iberamsjah, tidak malu kepada konstituennya. Apalagi kepada rakyat yang sudah menggaji mereka sebanyak Rp 70 juta per bulan. BK DPR, kata Iberamsjah, tidak bisa menghukum anggota dewan yang suka membolos sebab mereka juga temannya. Satu-satunya cara menghukum dewan yang membolos adalah jangan memilih mereka lagi saat pemilihan legislatif.

Menurut Iberamsjah, BK tidak ada gunanya sama skali. Mereka tidak bisa menegakkan aturan yang ada. Di negara lain, kata Iberamsjah, seperti di Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, Malaysia kalau anggota parlemen tidak rapat. Mereka harus menyatakan tanggung jawabnya, berbeda dengan di Indonesia yang terus dimaklumi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika