REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Marwan Ja'far, menilai wacana pembentukan kembali poros tengah di antara partai berbasis Islam sudah tidak relevan di tengah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat.
"Poros tengah itu konteks waktunya sudah tidak relevan lagi sekarang. Kalau dulu masih ada relevansinya karena presiden masih dipilih oleh MPR, sekarang kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," katanya selepas menghadiri diskusi di Auditorium Syahida Inn, Kampus II Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu.
Selain konstelasi politik dewasa ini yang sudah tidak relevan, Marwan menyebut terdapat sedikitnya dua masalah lain yang membuat wacana poros tengah sulit untuk diwujudkan.
"Bahwa untuk mengusung calon tertentu dari partai-partai berbasis Islam ini, ya poros tengah ini masih jadi masalah, siapa orangnya kan yang mau diusung," ujarnya.
Selain persoalan siapa yang diusung, lanjut Marwan, adalah bagiaman praktiknya poros tengah ini berlaku. "Siapa yang boleh mengajukan, apakah partai dengan suara tertinggi di dalamnya atau bagaimana itu masih rumit," kata dia.
Oleh karena itu, meskipun Marwan menyebut bahwa ide pembentukan poros tengah tidak bermasalah namun implementasinya pada situasi politik dewasa ini akan sangat sulit.
Terlebih lagi, dalam perjalanan koalisi atau pembentukan poros kerap kali diwarnai persenggolan ideologis antara satu anggota dengan yang lain.
Ia juga mengatakan bahwa wacana partai-partai Islam untuk mengusung calon tersendiri itu sudah bukan ide baru."Itu dari jaman 'baheula' sudah ada, kenapa sekarang didaur ulang lagi," katanya.
Nada pesimis juga disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menilai bahwa gagasan koalisi poros tengah atau di antara partai-partai Islam sulit terealisasi.
"Menurut saya, gagasan koalisi partai islam itu bagus namun tidak akan berjalan dengan harapan. Belum lagi nanti kalau sudah ada kesepakatan, di tengah jalan pasti akan muncul sempalan di sana-sini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika