REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, DPR akan mendukung rencana pembentukan Cyber Army oleh Kementerian Pertahanan, namun harus direncanakan dengan matang. 

Dia menjelaskan, pembentukan Cyber Army tidak boleh dilakukan asal-asalan dan tergesa-gesa."Rencana pembentukan Cyber Army itu bagus. Namun tidak ada dalam anggaran APBN 2014, makanya kalau bikin sesuatu itu jangan ujug-ujug, harus direncanakan matang," kata Syaifullah, Rabu (13/11).

Sebenarnya, terang Syaifullah, ide pembentukan Cyber Army itu sudah ada sejak dulu. Namun belum pernah direncanakan dengan baik. Di Kemenhan, kata Syaifullah, banyak terdapat pakar intelijen dan pakar teknologi. Mereka pasti bisa merencanakan pembentukan Cyber Army dengan baik.

Di era modern saat ini, ujarnya, perang langsung tidak ada. Saat ini yang sedang tren perang teknologi baik di bidang sosial, budaya, ekonomi.

"Karena Indonesia tidak mungkin menghadapi  perang konvensional, maka Menteri Pertahanan harus  sigap dan siap menghadapi perang teknologi untuk melindungi Indonesia," kata Syaifullah.

Terkait hacker Indonesia meretas situs penting Australia karena balas dendam atas penyadapan yang mereka lakukan, Syaifullah menilai hal itu wajar. Para hacker tidak bisa disalahkan karena mereka kesal dengan Indonesia dan bentuk rasa cintanya kepada Tanah Air.

Dia mengungkap, sudah terdapat hukum alam, ada aksi dan ada reaksi. "Australia menyadap Indonesia, hacker Indonesia serang situs Australia, ini tidak bisa dikontrol sudah seperti hukum matematika," kata Syaifullah.

Saat ini, ujar Syaifullah, memang zamannya perang cyber. Orang di dalam kamar bisa melakukan serang ke negara-negara lain padahal seolah tidak melakukan apa-apa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika