REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan pola penganggaran penyelenggara pemilu saat ini sangat boros.
Jeirry menyayangkan tindakan komisioner KPU yang melakukan sosialisasi pemilu luar negeri ke-10 negara.
Menurut Jeirry ada banyak cara lain untuk menjangkau Panitia Pemilu Luar Negeri agar mereka terwadahi dalam sosialisasi pemilihan luar negeri. Selain itu, tugas tersebut tak perlu dilimpahkan keseluruh komisioner melainkan cukup melalui staff yang membidangi sosialisasi pemilu.
Lebih lanjut dikatakannya, jika KPU meminta transparansi kepada partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) maka sebaiknya KPU memberikan contoh dengan memaparkan transparansi anggaran penyelenggara pemilu di website resmi KPU.
"Kami minta juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lakukan audit, jangan sampai akhir tahun baru diaudit, fungsinya agar mencegah penggunaaan anggaran yang tidak perlu terjadi," ujar Jeirry.
Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, rencana KPU untuk melakukan sosialisasi PPLN dengan cara dan waktu yang bersamaan dapat menganggu pelaksanaan dalam di dalam negeri. Terutama karena saat ini masih banyak pekerjaan KPU yang lebih mendesak untuk diselesaikan.
Di antara tahapan yang lebih penting adalah menyelesaikan 7 juta pemilih yang bermasalah untuk segera dirampungkan. Yang berkaitan dengan hak pilih dimana bila KPU melakukan kesengajaan menghilangkan hak pilih maka akibatnya dapat dipidana.
"Daripada ke luar negeri lebih baik pergi ke provinsi-provinsi untuk melakukan kunjungan dalam rangka perbaikan data pemilih. Serta melakukan evaluasi dari manajemen pelaksanaannya sehingga dapat menjadi pelajaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu berikutnya," kata Masykurudin
Setidaknya 10 negara di dunia dikunjungi komisioner KPU, Sekjen KPU, dan beberapa kepala biro hingga 21 November nanti.Yakni Sidney (Australia), Los Angeles (Amerika Serikat), Meksiko, Madrid (Spanyol), Moskow (Rusia), Rabat (Maroko), Bangkok (Thailand), Tokyo (Jepang), dan Kenya.
Pembagian kerja dilakukan berotasi antara tujuh komisioner.Kunjungan dilakukan mulai 6 November hingga 21 November nanti di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut. Dengan estimasi dua hari kunjungan di setiap negara.