REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melangsungkan orientasi pimpinan kepala daerah pada Senin (11/11). Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberikan bekal ke bupati/wali kota beserta wakilnya untuk meningkatkan sistem birokrasi.
"Agar mereka juga tidak terjerat kasus. Ada orientasi seperti ini saja, tindak pidana kepala daerah cukup banyak, apalagi tidak ada," kata Gamawan Fauzi saat ditemui usai membuka sambutan orientasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan di Kalibata, Jakarta.
Para pimpinan daerah tersebut akan diberikan pembekalan selama 10 hari ke depan. Di antaranya mengenai teori, observasi lapangan dan olah data. Materinya sendiri, kata Gamawan, tentang pola birokrasi yang sesuai dengan aturan.
Dia menambahkan, sebagian kepala daerah tidak semuanya berlatar belakang dari instansi kepemerintahan. Mereka ada yang unsur swasta bahkan pengusaha, karena itu perlu orientasi seperti ini untuk membekali kinerja mereka.
"Untuk mengambil keputusan dan kebijakan itu tidak bisa sembarangan, ada rambu-rambunya. Itulah pentingnya orientasi," ujar dia.
Ada lima tujuan dalam penyelenggaraan acara ini, seperti pengenalan konsep penyelenggaraan kepemimpinan daerah, produk hukum dan kebijakan, pengayaan atas kondisi aktual yang dihadapi, dan proses pemerintahan yang disimulasikan dalam satu tahun anggaran.
Menurut dia, setelah orientasi selesai, mereka akan kembali dikumpulkan untuk melakukan evaluasi sehingga secara tidak langsung ada kewajiban bagi mereka untuk ikut serta secara penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika