REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Hingga kini keadaan puluhan ribu TKI di Arab Saudi belum menemui kejelasan. Mereka terus khawatir dari kejaran petugas keamanan Arab Saudi yang 'sweeping' pendatang ilegal.

Anggota Komisi 9 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra menjelaskan, ini bukti dari kelemahan Presiden.

''Lemah 'Leadership' nya,'' kata dia, Ahad (10/11).

Presiden seakan tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Alhasil, para menterinya pun tidak mengambil contoh ketegasan Presiden menghadapi kasus Amnesti ini.

Puluhan ribu TKI yang 'overstay' di Arab Saudi merupakan imbas dari ketidakbecusan pemerintah dalam mengurus mereka. Para TKI tersebut tidak diposisikan sebagai warga negara yang harus dilindungi.

''Tapi lebih kepada sebuah komoditi,'' kata dia.

Ini dibuktikan dengan semrawutnya proses pemutihan di KBRI Arab Saudi di mana ribuan TKI berlomba untuk mendapatkan amnesi. Hasilnya, mereka pun terlibat dengan keributan, dan di sana muncul 'calo' baru yang menguangkan proses tersebut.

Menurut Indra, kasus Amnesti ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi di Arab Saudi dan di Malaysia. Jika pemerintah peka, maka yang diperbaiki adalah infrastruktur penyiapan dokumen ketenagakerjaan agar kasus ini tidak berulang.

''Ini sudah merupakan kelalaian,'' kata dia.

Selain itu, pihaknya menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tanggap ketika Kerajaan Arab Saudi memberi tenggat untuk ijin pulang. Seharusnya, jika masalah amnesti tidak 'tercover' seluruhnya dan pulang menjadi cara satu-satunya, maka pemerintah harus sigap menanggapi ini.

Sementara, di Indonesia Kementerian seperti sibuk sendiri. ''Seperti lempar handuk,'' kata dia. Indra melanjutkan, mereka yang 'melempar handuk' karena melihat pemimpinnya tidak memiliki kekuatan. Berbeda dengan Filipina yang sangat peduli jika ada TKI-nya yang dalam kesulitan di negara orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika