REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus transparan untuk mengurangi potensi suap-menyuap. Mental balas dendam untuk mengganti biaya proses seleksi tersebut menjadi pemicu adanya penyelewengan keuangan di instansi pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik UGM, Miftah Thoha mengatakan, PNS yang diduga melakukan penyelewengan administrasi keuangan, tahap rekrutmennya dinilai bermasalah. Bila untuk masuk mereka mengeluarkan uang, ke depan timbul keinginan untuk menghasilkan uang dengan cara singkat.

"Seleksi penerimaan CPNS harus dibenahi, jangan sampai mereka korupsi untuk mengganti dana penerimaan rekrutmen mereka," kata Miftah pada Republika, Jumat (8/11).

Menurut dia, langkah yang perlu dilakukan di antaranya transparansi perekrutan. Dengan cara memberitahu ke pelamar indikator apa yang membuat mereka lulus ataupun tidak dalam tes tersebut.

Meski saat ini menggunakan sistem komputer, kata Miftah, kalau tidak ada keterbukaan, potensi lobi dan suap-menyuap akan terdongkrak.

Selain itu, dia menambahkan, harus ada kejelasan antara klasifikasi lowongan yang dibutuhkan dan kompetensi pelamar CPNS. Dengan menggunakan sistem tersebut, hasil seleksi pegawai pun tidak sembarangan.

"Makanya saya mendukung RUU aparatur sipil negara yang nantinya dapat melindungi sistem rekrutmen itu," ujar dia.

Miftah menilai, seleksi masuk CPNS sudah menjadi bisnis para pegawai. Untuk itu, KPK diminta jeli menyoroti potensi suap-menyuap dalam tes tersebut

Ikuti Whatsapp Channel Republika