REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) di empat provinsi mengalami keterlambatan karena terkendala masalah geografis.

"Yang terlambat penyalurannya Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan NTT. Memang kendalanya karena letak geografis," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Jumat (8/11).

Hartono menjelaskan untuk penyaluran raskin yang reguler sudah mencapai 92 persen dari 15,5 juta penerima raskin. Prioritas utama Kementerian Sosial dalam program raskin adalah ketepatan sasaran dan jumlah beras yang diterima.

Menurut Hartono, dari hasil evaluasi yang dilakukan, terjadi peningkatan jumlah beras yang diterima rata-rata delapan kilogram dari 15 kg yang seharusnya diterima. "Kita ingin tingkatkan jumlah beras yang diterima sampai 15 kg, memang sulit tapi sudah meningkat dibandingkan sebelumnya," tambah dia.

Anggaran raskin sangat besar mencapai Rp17,197 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran, meningkat menjadi Rp21,5 triliun dan penerima menjadi 30 kg sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Pada penyaluran raskin 2013, Kementerian Sosial menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) sementara penyalurannya tetap dilakukan Perum Bulog. Setiap rumah tangga sasaran mendapat 15 kg raskin setiap bulan dengan menebus Rp1.600 per kg sementara subsidi pemerintah sebesar Rp7.751.86 per kg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika