REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar sangat menyayangkan terjadinya konflik yang berbuntut gugatan film Soekarno: Indonesia Merdeka antara Multivison Plus (MVP) dan sutradara Hanung Bramantyo.
"Saya tidak mau menyinggung gugatan yang dilakukan Rachmawati Soekarnoputri karena itu haknya untuk menggugat. Tapi, Soekarno ini kan aset bangsa dan milik rakyat Indonesia. Jadi siapa saja berhak untuk membuat film tentang beliau," politikus yang akrab disapa Miing ini di Jakarta, Jumat (8/11).
Miing mengakui, sejak awal dia sudah terlibat dengan pembuatan film Soekarno: Indonesia Merdeka. Saya yang mempertemukan Hanung dengan almarhum Taufik Kiemas dan Guntur Soekarnoputra.
"Memang waktu itu saya dan Hanung belum sempat bertemu dengan ibu Megawati Soekarnoputri karena belum ada waktu yang pas," ujarnya.
Sebenarnya, kata Miing, Hanung sendiri sebagai sutradara film tersebut sudah legowo dan bersedia untuk mengubah film tersebut. Namun, sangat disayangkan hal tersebut belum sempat dilakukan, tapi sudah mendapat gugatan.
Dikatakan Miing, data dan informasi Soekarno sebagai aset dan milik bangsa sebenarnya bisa diperoleh dari museum atau perpustakaan yang ada. Dalam arti data-data tersebut tidak perlu diperoleh dari keluarga.
"Siapa yang tidak kenal Soekarno sebagai presiden pertasma Indonesia. Jangankan bangsa Indonesia, masyarakat dunia juga mengenal dan tahu tentang beliau," tutur Miing.
Miing menegaskan, pada saat minat membaca buku-buku sejarah dikalangan generasi muda mulai menurun, kehadiran Soekarno: Indonesia Merdeka sebagai film sejarah sangat berarti. Karena di era digital sekarang ini, justru hanya melalui media film generasi muda dapat mengenal sejarah.
Sebagai contoh, kata dia, ketika Mantan Presiden habibie menerbitkan buku Habibie & Ainun, penjualan untuk buku tersebut biasa-biasa saja. Namun, ketika buku tersebut difilmkan tanpa diduga jumlah penontonnya membludak.
"Intinya sangat disayangkan terjadinya konflik tersebut dan saya harapkan film ini segera beredar di bioskop. Sepanjang pembuatan film on the track sesuai dengan sejarah, maka tidak ada masalah. Siapapun pemeran dalam film tersebut, itu hak sutradara," harap Miing.
Sebelumnya, salah satu putri mantan Presiden Pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri meminta agar gugatan film Soekarno: Indonesia Merdeka antara sutradara Hanung Bramantyo dan Multivison Plus (MVP) dengan Rachmawati Soekarnoputri segera dihentikan.
"Bung Karno itu milik rakyat Indonesia, jadi tidak perlu digugat. Seharusnya kita hargai niat baik semua pihak untuk membuat film tersebut," kata Sukmawati Soekarnoputri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
