REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menilai partai politik harus masuk di tengah-tengah kampus untuk diuji kompetensinya oleh kalangan akademisi dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya yang berpihak pada rakyat.
"Hal itu sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja keberpihakannya pada rakyat, karena kampus pusat industri pemikiran yang paling bertanggung jawab," kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (7/11).
Pernyataan tersebut diungkapkan Anis dalam Dialog Kebangsaan bertema "Dari Kampus untuk Negeri: Mencari Pemimpin Bangsa" di GOR Pertamina Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (6/11).
Anis Matta menegaskan syarat utama bagi bangkitnya Indonesia ke depan yakni tampilnya pemimpin yang mampu menangkap ruh zaman. Dia mengatakan, wajib memahami secara mendalam nafas tahapan sejarah Merah-Putih yang telah dan sedang bergulir kini.
Dia memaparkan, sejarah Indonesia telah menjalani tiga gelombang besar, pertama perjalanan "menjadi Indonesia" yang terjadi pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Kedua menurut dia di masa kemerdekaan hingga era reformasi.
"Inti gelombang kedua adalah perdebatan mencari sistem yang kompatibel dengan sejarah dan kondisi kekinian. Sementara memasuki tahun politik 2014, kita menghadapi gelombang sejarah baru (ketiga)," ujarnya..
Tantangan gelombang ketiga itu menurut Anis, sangat berbeda dengan dua ruas perjalanan sejarah bangsa sebelumnya. Dia mencontohkan setelah Orde Reformasi berhasil menghadirkan sejumlah keseimbangan antara lain relasi negara dan agama, kesejahteraan dan kebebasan, serta demokrasi dan pembangunan, sementara Indonesia pada gelombang ke 3 ini berhadapan dengan kondisi baru.
"Pendorong utama perubahan kini dan ke depan adalah dari dalam, bukan lagi dipicu oleh kolonialisme (gelombang pertama) dan perang dingin ideologi (gelombang kedua). Saat ini kita di 'drive' secara signifikan oleh komposisi demografi yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika