REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) akan segera melakukan lelang jabatan untuk pejabat esselon I dan II di semua kementrian dan pemerintah daerah.
Menurut Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasodjo pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait lelang jabatan ini enam bulan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan lelang jabatan di Jakarta.
"Surat edaran kita itu dipopulerkan oleh Jokowi dengan lelang jabatannya dan kita diuntungkan oleh itu," ujarnya saat menjadi pembicara dalam pelatihan jurnalis meliput reformasi birokrasi kerjasama KemenPAN dan) dengan Management System International di Yoogyakarta, Jumat (1/11).
Melalui kebijakan itu kata dia, semua PNS bisa bersaing dan berkompetisi secara sehat. Menurut Eko, saat ini sudah ada 47 instansi yang melakukan lelang jabatan secara terbuka baik Pemerintah Daerah maupun Kementrian. Menurutnya, prinsip lelang jabatan ini dilakukan agar jabatan diberikan secara adil, transparan, fair dan memiliki tolak ukur yang jelas. Selain itu track record pejabat yang bersangkutan juga terlihat secara jelas.
Dikatakannya, dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah dibahas saat ini, ke depan tidak semua orang yang bekerja untuk negara harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tetapi bisa saja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. "Ini bukan honorer dan bukan outsourcing," katanya.
Ke depan, katanya, PNS porsinya hanya 40-50 persen saja dari keseluruhan pegawai pemerintah. Selebihnya kata dia, adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
