REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) secara serius dan konkret sehingga tidak terjadi lagi penundaan pengumuman. KPU diminta memanfaatkan kesempatan selama dua pekan untuk memperbaiki DPT.
“KPU sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki DPT. Jadi, mereka harus serius dan membuat langkah nyata untuk memperbaiki persoalan yang ada,” ujar Wakil Sekjen Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan, di Jakarta, Jumat (1/11).
Selain perlunya langkah konkret memperbaiki persoalan DPT, Hendrik meminta agar KPU tegas dan segera membuat aturan yang memungkinkan bagi pemilih tak terdaftar dapat menggunakan KTP untuk menggunakan haknya pada Pemilu 2014. "Ini menyangkut hak asasi warga negara.''
Hendrik menegaskan, persoalan DPT tidak bisa hanya diselesaikan KPU, namun perlu peran aktif dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu , kata dia, untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif maupun presiden tahun depan dapat berjalan dengan baik.
Kementerian Dalam Negeri, tegas pengusaha baja nasional ini, harus turun langsung untuk menyelaraskan data-data DPT sesuai dengan yang dimiliki oleh instansi KPU.
“KPU, dalam menentukan DPT, perlu menyesuiakan dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki Kemendagri," ungkap calon legislatif Hanura dari daerah pemilihan Sulawesi Utara ini.
Peran serta Kemdagri, tegas putra asli Sulaweai Utara ini, diharapkan memacu KPU dan Bawaslu untuk lebih serius dalam menyelaraskan data yang mereka punyai. Persiapan yang matang dari penyelenggaraan pemilu soal data-data yang valid, sesuai dengan keadaan penduduk di Tanah Air, dipastikan bisa melahirkan pemilu yang sesuai harapan masyarakat.
KPU tetap meyakini Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. KPU menganggap masalah DPT saat ini bukan masalah serius.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, wajar DPT dikritisi semua pihak lantaran menyangkut kedaulatan rakyat untuk memilih. Semua pihak ingin agar Pemilu 2014 lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Karena itu, kata dia, pihaknya sudah membangun data base seperti Pemilu 2004 .
Husni menambahkan, pihaknya berharap kepada parpol atau pihak lain untuk menyerahkan data yang dimiliki sebagai pembanding data base KPU agar mereka yang berhak memilih bisa masuk dalam DPT. Namun, data tersebut harus berdasarkan fakta, bukan analisis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika