REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pengusungan mantan ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi bakal calon presiden (bacapres) PKB kian mendapat tanggapan.
Kali ini datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Mantan ketua umum Partai Golkar ini justru mempersilakan kader senior itu.
"Beliau tentu punya pertimbangan sendiri dan itu hak politik beliau," kata Akbar di sela-sela dikusi "Apa yang Salah dengan Politik Kita" di Jakarta, Rabu (30/10).
Namun, Akbar mengatakan, jika ingin mencalonkan diri sebagai bakal capres dari PKB, Jusuf yang juga mantan Wakil Presiden RI perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti potensi partai tersebut dalam raihan suara pada pemilu anggota legislatif sesuai dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, yakni 25 persen suara di DPR dan 20 persen nasional.
Akbar mengatakan, dari beberapa hasil survei politik beberapa waktu terakhir, dirinya berpendapat hanya dua atau tiga partai yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari internal partai dilihat dari ketentuan tersebut.
"Paling kuat PDI Perjuangan dan Partai Golkar, dan juga kalau mau, ya, koalisi dari beberapa partai," ujar Akbar.
Menurut Akbar, kemungkinan PKB akan berkoalisi dengan partai lain untuk mendapat akumulasi raihan suara sebesar 25 persen suara di DPR dan 20 persen nasional.
"Tentu Jusuf, sebagai mantan Ketua Umum Golkar, akan memikirkan hal ini tentang pencalonan dirinya," kata Akbar.
Melihat kondisi saat ini, Akbar mengatakan dirinya menghargai semua wacana yang muncul tentang figur-figur yang ingin menjadi bakal calon presiden.
Namun, untuk Partai Golkar, Akbar mengatakan dirinya sudah mendukung sepenuhnya pencalonan Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie, dan seluruh kalangan internal Partai Golkar harus mendukung hal tersebut demi kemajuan partai.
Senada dengan Akbar, beberapa petinggi partai lain, seperti Ketua DPP Partai Priyo Budi Santoso dan Wakil Sekretaris Jenderal Tantowi Yahya juga 'merelakan' Jusuf Kalla jika ingin dicalonkan sebagai bakal capres PKB.
"Itu semua terserah kepada PKB, dan kami kembalikan semua kepada Jusuf Kalla kalau memang berproses ke sana, ya, kami tidak bisa menghalang-halangi," kata Priyo.
Wacana pengusungan Jusuf Kalla sebagai bakal capres PKB menguat setelah Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10), membuat pernyataan dukungan mengusulkan Jusuf Kalla sebagai bakal capres periode 2014--2019.
Pertimbangannya karena Jusuf dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang teruji sebagai negarawan. Jusuf juga dinilai mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
