REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku menjadi korban media, beberapa waktu lalu, mendapat kritikan dari kalangan jurnalis Tanah Air. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DKI Jakarta, Umar Idris mengatakan, presiden terlalu naif mengungkapkan hal tersebut ke publik.
“Saya pikir, presiden tidak mengerti soal mekanisme sengketa pemberitaan di media. Itu murni pernyataan politik untuk membangun imaji masyarakat, bahwa dirinya sebagai korban,” kata Umar saat dihubungiRepublika, Ahad (27/10).
Dia berpendapat, SBY sebetulnya tidak perlu mengumbar pernyataan itu kepada publik. Pasalnya, negara telah memberikan ruang bagi siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media, untuk mengadu ke Dewan Pers.
Hal ini juga berlaku bagi presiden.Ia menuturkan, secara regulasi, aturan yang dimiliki Indonesia terkait informatika dan kode etik pers sudah sangat bagus kualitasnya. Sayangnya, aturan tersebut sering tidak dijalankan dengan baik.
Karena itu, sebagai seorang kepala pemerintahan, SBY sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk membenahi berbagai persoalan pemberitaan media saat ini. Presiden tinggal mengevaluasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kemkominfo semestinya bisa menjadi regulator yang baik dan KPI pun harusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan benar,” ujarnya.
Umar pun mengkritik peranyataan SBY yang mengatakan Paratai Demokrat juga menjadi korban karena tidak ‘mempunyai’ media layaknya parpol-parpol lainnya. Menurutnya, paradigma ini jelas keliru dan tidak ada hubungannya sama sekali.
“Jadi, saya menyarankan presiden tidak perlu berkeluh kesah mencari simpati ke publik. Cukup evaluasi saja kinerja Kemkominfo dan KPI,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
