REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menyiapkan upaya darurat jika daftar pemilih tetap (DPT) gagal ditetapkan pada 4 November 2013. Dengan begitu, tahapan pemilu lainnya tidak akan terganggu meski pun DPT bermasalah belum dituntaskan.

Ia mengatakan, dukungan secara politik dan kenegaraan terhadap pemilu 2014 sangat besar. Pelaksanaan pemilu 2014 didukung dengan dana APBN senilai Rp 21 triliun. 

"Jangan sampai dana itu mubazir, karena satu tahapan bermasalah. Tahapan lainnya masih panjang, dan pemilu harus tetap dilaksanakan," kata Taufik di Jakarta, Sabtu (26/10).

KPU, lanjut Taufik, harus segera mengupayakan perubahan aturan tahapan bila penundaan DPT dilakukan. Sehingga, tahapan selanjutnya dinilai valid dan tidak rawan gugatan. 

KPU dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Bawaslu, DKPP, partai politik dan masyarakat juga diminta kembali memperkuat rasa saling percaya. Agar bisa bekerja sama dalam mensinkronkan data pemilih yang dinilai masih bermasalah.

Dari rapat pleno rakapitulasi penetapan DPT nasional pada 23 Oktober, Taufik menilai keterikatan dan relasi yang baik belum terbangun antarlembaga tersebut. Buktinya, masih terjadi selisih jumlah pemilih yang dikemukakan masing-masing lembaga.

"Ini terkait mutual trust. Kemarin itu saya lihat masih belum ada, dan tiap-tiap lembaga punya versi yang berbeda," ujar Taufik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika