REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi disebabkan mereka terlibat dalam pendanaan kampanye dengan investor atau pengusaha.
Dalam kuliah umum di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu, Marzuki mengemukakan kepala daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan gaji yang diterimanya dari negara tanpa melakukan korupsi ataupun "kongkalikong" dengan pengusaha.
"Dari 500 lebih kepala daerah, sudah lebih dari 300 yang terkena kasus korupsi. Yang belum tertangkap karena nasib saja, karena yang lain apes," katanya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta.
Gaji kepala daerah rata-rata Rp 50 juta. Artinya selama lima tahun rata-rata mendapatkan gaji Rp 3 miliar. "Pendapatan itu tanpa jajan, tanpa sedekah, tanpa makan maupun lain-lainnya. Sementara untuk pemenangan rata-rata butuh biaya misalnya Rp 10-20 miliar," katanya.
"Terus darimana mereka mengembalikannya? Pastinya kalau tidak korupsi ya.. mereka harus memberikan berbagai konsensi bagi investornya," ujarnya.
Menurut dia, hal inilah yang menyebabkan berbagai sumber kekayaan alam pun terjual oleh berbagai kebijakan kepala daerah yang harus membayar investasi dari para investor yang telah membantunya memenangkan pilkada.
"Itulah mengapa sumber daya alam itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang punya uang. Begitu menang, sumber daya alam itu pun habis dibagi. Kepala daerah berkuasa paling lama dua periode, tapi izin pengelolaan yang sumber dayanya bisa diberikan sampai 20 tahun," katanya.
Karena itu, kata dia, tidak perlu heran kalau sumber daya alam kini dikuasai oleh para pengusaha termasuk pengusaha asing. Fakta ini sebenarnya sudah jauh dari nilai-nilai konstitusi karena dalam konstitusi sudah diatur bahwa segala sumber daya alam, tanah, air dan semua yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Sekarang mana buktinya bahwa itu digunakan untuk kemakmuran rakyat?," tanyanya kepada para mahasiswa.
Dia pun meminta para mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan untuk memilih pemimpin yang benar-benar jelas kriteria dan rekam jejaknya. Rakyat harus tahu bagaimana pemimpinnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
