REPUBLIKA.CO.ID, JtAKARTA -- Hingga Oktober 2013, penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih rendah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebut, anggaran yang terserap hingga kuartal ke-empat ini baru 40 persen.

Penyerapan anggaran yang minim berakibat pada tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengaku tidak masalah dengan hal itu.

"Tidak masalah, yang penting selamat uangnya. Daripada uangnya enggak selamat. Sudah kacau, enggak selamat lagi duitnya," ujar dia di Balai Kota, Senin (21/10).

Menurut mantan anggota DPR RI ini, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena beberapa proyek tender memiliki nilai yang sangat tinggi dan diduga sudah digelembungkan. Sehingga, SKPD tidak berani untuk mengeksekusinya. "Itu yang saya bilang tiba-tiba nilainya tambah. Ini yang membuat SKPD enggak berani eksekusi kan. Jadi ada masalah," jelasnya.

Ahok memang mengaku kecolongan dalam mengawasi APBD 2013. Sebab, dia masih menemukan banyak mata anggaran yang sudah ditolak namun tiba-tiba muncul lagi. Ahok mengatakan, anggaran siluman itu terjadi hampir di setiap pos, terutama dalam proyek-proyek besar seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum.

Karenanya, menurut Ahok, untuk menyiasati hal itu, mulai tahun depan DKI akan menggunakan e-budegting agar bisa mengontrol anggaran dengan ketat. Ahok mengatakan, saat ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sedang mengebut pengerjaan sistem e-budgeting.

Ikuti Whatsapp Channel Republika