REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menampik mendukung dinasti keluarga yang selama ini dituduhkan sejumlah pihak. Sebab, kemenangan kader partai yang memiliki kedekatan keluarga dinilai merupakan hasil proses demokrasi.

"Kader yang maju harus sesuai survei internal dan eksternal karena itu permintaan masyarakat. Itu ada dalam peraturan organisasi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) No 13 Tahun 2010," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/10).

Idrus Marham menilai tudingan terdapat sistem Partai Golkar yang mendukung nepotisme kepemimpinan dalam bentuk dinasti politik mengada-ada. Ia menunjukkan terdapat kerabat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah yang karena memiliki tingkat elektabilitas rendah, akhirnya tidak diajukan Partai Golkar.

Bahkan, ia memecat calon tersebut ketika diketahui mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik lainnya. "Dia saya pecat langsung di sana. Jadi bukan karena keturunan, tapi memang sesuai dengan permintaan masyarakat seiring dengan semangat reformasi," ujarnya.

Menanggapi kasus korupsi yang menyeret keluarga Ratu Atut, Idrus menegaskan sikap Partai Golkar konsisten mendukung dan mendorong penanganan hukum yang tegas dan menghormati asas praduga tak bersalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika