REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, dari 497 kabupaten/ kota, satu kabupaten belum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Karena masih terjadi konflik antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Nduga belum bisa menetapkan DPT sesuai jadwal paad 13 Oktober 2013.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, ditargetkan paling lambat menjelang 18 Oktober, DPT di Kabupaten Nduga sudah diplenokan dan ditetapkan.
"Direncanakan dalam 2-3 hari ini sudah ditetapkan, pokoknya sebelum pleno KPU di tingkat provinsi dilakukan sudah ditetapkan. Nanti langsung diinpuk ke sidalih dari Nduga langsung," kata Ferry di kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/10).
Konflik yang terjadi di Nduga, menurut Ferry, tidak hanya berimbas pada keamanan di kabupaten tersebut. Tetapi juga merembet pada aktifitas pemutakhiran data pemilih, dan penghitungan DPT. Lantaran, kantor KPU Kabupaten Nduga pernah disegel.
Namun, dipastikannya persoalan tersebut tidak akan menghambat rekpaitulasi DPT tingkat nasional yang dijadwalkan pada 23 Oktober nanti.
Dari 496 kabupaten/ kota yang telah menetapkan DPT, diakui Ferry, belum semua data dimasukkan ke dalam sistem informasi daftar pemilih (sidalih).
Namun, DPT secara manual sudah ditetapkan dan diketahui jumlahnya. Rekapitulasi DPT manual tingkat kabupaten/ kota akan dilakukan KPU menjelang penetapan DPT tingkat provinsi pada 18 Oktober nanti.
"Di sidalih sendiri sudah masuk 183.321.366 pemilih. Ada beberapa kab/kota di beberapa provinsi yang belum masuk, sekitar 4 juta-an pemilih," katanya menjelaskan.
Data pemilih yang belum dimasukkan ke sidalih misalnya di Provinsi Jateng sekitar 2 juta pemilih. Kemudian kabupaten/ kota di Aceh sebanyak 200 ribu pemilih. Di Provinsi Jawa Barat masih belum dimasukkan ke sidalih sebanyak 1 juta pemilih. Dan di Provinsi Maluku sekita 100 ribu pemilih.
"Kalau kabupaten/ kota di Papua Barat semuanya belum dimasukkan ke sidalih, tapi secara manual sudah ditetapkan. Hari ini dimasukkan di Jakarta, karena di sana ada masalah jaringan," ungkap Ferry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika