REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sosiolog Universitas Sumatra Utara (USU), Prof Dr Badaruddin mengatakan perlu waktu untuk kembali membangun citra lembaga hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah tercoreng kasus suap Ketua nonaktif MK Akil Mochtar.

"Mengembalikan nama baik MK tersebut, juga tidak semudah yang dibayangkan dan tentunya harus memerlukan proses yang panjang," katanya di Medan, Ahad (13/10). Bahkan, jelas Badaruddin, MK tersebut saat ini sepertinya tidak memiliki "kekuatan" akibat kasus hukum yang menjerat orang pertama di lembaga hukum penegak konstitusi itu.

"Sejumlah elemen masyarakat, partai politik, akademisi dan institusi lainnya terus memberikan berbagai komentar miring atas kasus dugaan suap yang terjadi di MK tersebut," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) di Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyebutkan biarkan kasus "permainan" uang di MK itu ditangani oleh KPK selaku lembaga hukum yang berwenang dalam masalah tersebut.

Selain itu, katanya, KPK juga sebagai lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan berbagai penyimpangan dan penyelewengan masalah keuangan yang terjadi di Tanah Air. "Biarkanlah KPK dapat bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara," ujar Badaruddin.

Apalagi, katanya, kasus hukum di lingkungan MK itu dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum dan penyelesaian masalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) di negeri ini. "Ini benar-benar mengejutkan bagi masyarakat dan para pejabat, tidak menduga pimpinan di MK yang dipercaya sebagai penegak konstitusi ketahuan melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.

Sehubungan dengan kasus hukum itu, ke depan, penyeleksian para calon hakim MK harus benar-benar selektif, transparans, jujur, dan memiliki kepribadian yang baik, serta teruji dalam melaksanakan tugas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika