REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Jumat (11/10) terkait dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada Lebak.
"Kita sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Atut Chosiyah untuk dijadikan saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Kamis.
Johan mengatakan pemeriksaan Ratu Atut sangat penting untuk penyidikan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pada sengketa pilkada Lebak. Karena itu, KPK telah mencekal Ratu Atut selama enam bulan untuk memudahkan proses penyidikan.
Juru Bicara Ratu Atut Chosiyah, Fitron Nur Ikhsan, menyatakan bahwa keluarga besar Ratu Atut membatalkan rencana berangkat haji ke Tanah Suci karena telah dicekal oleh KPK.
Ratu Atut semula akan berangkat haji bersama anaknya, Andhika Hazrumy dan Ade Rossi Khorunnisa, pada Rabu (9/10).
"Kita tetap menghargai dan menghormati lembaga hukum. Pencekalan itu untuk memudahkan proses penyidikan KPK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
