REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menunda pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke-IV mereka di Jakarta. Rapimnas yang sedianya diselenggarakan pada 20 Oktober diundur hingga pertengahan November 2013. 

Apakah penundaan ini terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada yang melibatkan Chairunnisa dan pencekalan Ratu Atut Chosiyah oleh KPK? "Tidak ada kaitannya," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/10).

Ade mengatakan, penundaan rapimnas murni karena persoalan teknis. Dia menyatakan sampai saat ini DPP belum menemukan tempat yang representatif untuk pelaksanaan rapimnas. "Teknis soal tempat. Kami sedang mencari tempat yang tepat dan layak untuk rapimnas. Tempatnya belum pasti," ujar Ade.

Penundaan waktu pelaksanaan rapimnas juga tidak terkait dengan manuver politik yang belakangan gencar disampaikan Akbar Tandjung. Ade mengatakan kritik yang sempat disampaikan Akbar soal rapimnas merupakan bagian demokrasi. 

Ibarat perusahaan, kata Ade, Golkar sudah menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dipegang banyak orang. "Golkar sudah biasa berdemokrasi. Ibarat perusahaan sudah terbuka, pemilik sahamya banyak. Baik yang senior maupun yunior," kata Ade.

Alasan berbeda disampaikan Wasekjen DPP Golkar, Tantowi Yahya soal penundaan pelaksanaan rapimnas. Tantowi mengatakan, alasan penundaan rapimnas bukan karena persoalan tempat. "Ada beberapa materi rampimnas yang belum selesai, perlu pematangan," ujar Tantowi.

Namun, Tantowi juga membantah, penundaan rapimnas tidak terkait dengan penangkapan Chairunnisa dan pencekalan Atut oleh KPK. Dia menyatakan persoalan hukum Atut dan Chairunnisa tetap menjadi perhatian Golkar meski pun tidak ada rapimnas. 

"Soal Atut dan Chairun Nisa ada tidaknya rapimnas tetap menjadi perhatian partai. Sekarang ini kami memonitor terus," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika