REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah daerah dinilai perlu memberlakukan pajak tinggi untuk kendaraan bermotor. Langkah itu dianggap bisa menekan jumlah kendaraan bermotor pribadi menyusul kemunculan mobil murah.
"Pajak harus dikenakan pada semua kendaraan bermotor, semakin tinggi CC-nya semakin tinggi pajaknya dengan selisih yang tinggi. Dengan pemberlakuan pajak yang tinggi diharapkan dapat menekan jumlah mobil pribadi dan mengurangi kemacetan," kata peneliti Institute of Public Policy and Economic Studies Ahmad Ma'ruf di Yogyakarta, Senin (7/10).
Menurut dia, adanya mobil dengan harga yang murah tanpa disertai adanya transportasi publik yang baik hanya akan menambah kemacetan baru.
Dengan pola harga yang murah kemudian tidak diimbangi dengan kebijakan transportasi massal yang baik, orang akan cenderung ramai-ramai membeli mobil itu.
Mobil murah berkonsep "city car" yang digadang-gadang untuk kalangan bawah itu, kata dia, justru akan banyak diminati oleh kelas menengah. "City car" saat ini banyak diminati oleh masyarakat kelas menengah.
"Jika kelas menengah ditawari mobil murah tentu senang 'banget', secara umum dengan alternatif itu akan seperti kacang goreng bagi kelas menengah. Begitu ada barang murah mereka akan beli," katanya.
Ia mengatakan, kebijakan mobil murah itu harus simultan dengan diiringi kebijakan transportasi massal yang baik melalui pemberian subsidi. Dari sisi kebijakan makro, subsidi itu diprioritaskan untuk membangun angkutan publik yang baik.
"Indonesia, tidak hanya Jakarta, angkutan di daerah jelek, tidak nyaman, dan tidak aman. Hal itu menunjukkan pemerintah tidak serius mengurus transportasi publik," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya konsisten terhadap kebijakan awalnya, yakni kebijakan energi dan transportasi publik. Ke depan pemerintah diharapkan dapat konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.
"Dengan adanya transportasi publik yang baik tentu orang akan menggunakannya. Mereka akan memilih menggunakan transportasi publik ketimbang mobil pribadi," kata dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika