REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyandingan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kemendagri terus dilakukan. Namun KPU menilai penyandingan dengan tujuan hanya untuk mendapat kesamaan angka justru menyulitkan dan kurang efektif.
"Sekarang siapa yang bisa jawab bahwa data DP4 itu harus ada di dalam dalam DPT pemilu dan berapa banyak harusnya itu? Nggak ada yang bisa mengatakan harus 100 persen dari situ. Kondisinya bisa beda-beda, masyarakat bisa pindah-pindah, plus bisa saja data di situ ada yang nggak bener. Untuk menyandingkan ini buang waktu, repot juga kami,"kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Jumat (4/10).
Apalagi, lanjut Hadar, perbedaan yang didapat dari penyandingan data kedua lembaga merupakan hasil sepihak. Karena koordinasi dari hasil penyandingan data tidak pernah dijelaskan bagaimana penindaklanjutannya. Akibatnya, baik KPU mau pun Kemendagri hanya terfokus pada perbedaan data saja. Tidak mengutamakan perbaikan kualitas data di daerah.
"Memang makan waktu, kami nggak dikasih datanya sama meraka. Kalau mereka katakan ada segini, mana kasih ke kami, katanya mau bantu, ternyata ga bantuin," ujarnya.
Namun, ujarnya, KPU tetap memandang perbaikan data pemilih dengan penyelarasan DP4 memang diperlukan. Tetapi tidak difokuskan pada perbedaan angka dari data yang dimiliki KPU atau Kemendagri. Namun lebih memilih untuk mencocokkan dan memastikan di lapangan semua pemilih yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.
Serta berkosentrasi membereskan data yang dinilai masih bermasalah. Seperti data pemilih yang belum lengkap variabelnya, terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Atau memiliki NIK, namun tidak dilengkapi dengan nama dan alamat yang jelas.
"Yang penting apa yang kami buat sesuai dengan lapangan. Jadi betul-betul apa yang kami buat tidak kami karang," ucap Hadar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika