REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyoroti nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang banyak mengalami masalah, namun peran serta pemerintah masih dirasakan kurang.
"Hampir 100 ribu TKI di Arab Saudi tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas sehingga mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Hal ini sudah saya bicarakan kepada presiden, dan saya akan berangkat ke sana untuk membantu dalam penyelesaian dokumen resmi," katanya ketika tampil sebagai pembicara utama dalam sebuah dialog bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu legislatif mendatang, di Denpasar, Jumat (4/10).
Banyak terlantarnya TKI di luar negeri, yang statusnya belum jelas karena tidak memiliki dokumen resmi dan peranan pemerintah dinilai tidak maksimal dalam memberikan pelayanan.
"Hal itu menunjukkan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa besar belum bermartabat, sehingga untuk menjaga dan mensejahterakan anak bangsa belum mampu," ujar Marzuki.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara berkewajiban melindungi, mensejahterakan, mendidik segenap tumpah darah Indonesia serta ikut menjaga ketertiban dunia.
"Dalam pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan bagaiamana negara seharusnya melindungi segenap rakyatnya. mewujudkan kesejahteraan sosial, membangun pendidikan yang berkualitas serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi," tutur Marzuki.
Peserta konvensi capres Demokrat itu juga memberikan pandangan kepedulian adalah kunci untuk menuju bangsa yang bermartabat, yang paling penting adalah kepedulian bagaimana semua pihak peduli dengan orang yang susah, kepedulian TKI yang terlantar di luar negeri.
Karenanya, seorang pemimpin harus mengerti bagaimana mengatasi permasalah buruh tersebut. Indonesia bisa membandingkan dengan China yang tidak ada lagi upah buruh yang murah, namun berbagai produksinya sudah tersebar ke penjuru dunia. "Untuk itu Indonesia perlu meniru sistem upah buruh agar para pekerja sejahtera," ujar Marzuki.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, semua pihak harus mempunyai rasa kepedulian untuk mewujudkan bangsa yang bermatabat.
"Dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat banyak persoalan yang harus kita benahi di antaranya pendidikan, sistem politik yang baik dan yang paling nyata adalah bagaimana upaya meningkatkan upah buruh dan semua itu perlu penanganan yang mengedepankan rasa kepedulian," tutup Marzuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika