REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menerima surat pencalonan kapolri baru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat itu diterima DPR hari ini pada pukul 10.00 WIB. "Baru tadi jam 10 lewat beberapa menit kami terima surat dari istana dan ditandatangani Presiden SBY tentang pemberhentian Kapolri Jendral Timur Pradopo," kata Priyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (27/9).
Priyo mengatakan, Timur diganti karena sudah memasuki masa pensiun. Dalam suratnya SBY mengajukan satu calon tunggal pengganti Timur, yaitu Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jendral, Sutarman. "SBY hanya mengajukan satu nama baru untuk Kapolri yaitu Komjen Sutarman," ujarnya.
Berdasarkan UU Kepolisian Nomor 2/2002, surat SBY yang berisi pencalonan Sutarman sebagai kapolri akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dari Bamus nama itu akan disampaikan di sidang paripurna untuk selanjutnya dibahas dalam mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Melihat rekam jejak Sutarman di Polri, Priyo optimis jalan Sutarman menduduki kursi Tribrata (TB) 1 bakal mulus. Hal ini karena sebagai seorang jendral, Sutarman pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid, dan terakhir menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. "Di antara bintang-bintang yang tersedia memang Sutarman yang paling berpeluang," katanya.
Ia menilai, ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan Sutarman bila terpilih menjadi Kapolri. Antara lain, masalah kriminalitas yang meningkat, terorisme, postur anggaran Polri, hingga pengamanan pelaksanaan pemilu di 2014. "Kita nyaman dengan Sutarman. Rekam jejaknya jelas tidak pernah terindikasi masuk dunia politik," ujarnya.