REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, tidak setuju dengan permintaan Forum Anak Kota Depok untuk memperbolehkan adanya Surat Izin Mengemudi (SIM) pelajar. Karena, hal yang diperlukan justru pengetatan pengawasan pemberian SIM.
"Ini menyangkut nyawa orang. Tidak bisa dipaksakan semua punya SIM. Justru pengawasan pemberian SIM yang harus semakin diperketat," kata Anggota Kompolnas Edi Hasibuan kepada Antara di Jakarta.
Sebelumnya Forum Anak Kota Depok meminta Pemerintah Kota Depok memperbolehkan adanya SIM untuk pelajar karena pelajar kerap ditolak oleh supir angkutan umum.
Fasilitator Partisipasi Anak Nasional, Achmad Rivai, Sabtu, mengatakan bahwa para pelajar kerap kesulitan mendapat angkutan umum yang bersedia mengangkut pelajar. Namun, bila membawa kendaraan sendiri, pelajar justru kerap terkena razia polisi. Padahal, jarak antara rumah dan sekolah mereka terbilang jauh dan macet.
Menurut Achmad Rivai, pelajar berharap agar diperbolehkan memiliki SIM serta dipermudah dalam membuat SIM.
Edi tidak setuju dengan permintaan Forum Anak Kota Depok tersebut. Sekali pun SIM untuk pelajar diperbolehkan, persyaratan yang ada terhadap pelajar tetap harus dipenuhi. Misalnya batas umur dan adanya pelatihan membawa kendaraan sebelum memperoleh SIM.
"Harus menjurus prosedur yang ada. Jangan sampai pelajar di bawah 17 tahun bisa punya SIM. Tidak mungkin membiarkan pelajar di bawah umur mendapat SIM. Nanti polisi juga yang disalahkan," kata Edi Hasibuan.
Apabila pelajar kerap ditolak oleh sopir angkutan umum, maka sistem angkutan perkotaan yang seharusnya diperbaiki.
"Kalau pelajar dilarang atau ditolak supir angkutan umum, maka angkutan umum yang harus diberi tindakan. Pelajar juga harus mendapat perhatian. Harus dipahami bahwa pelajar punya hak untuk melaporkan perusahaan angkutan umum yang bersangkutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
