REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemetaan sekolah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata berpotensi merugikan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran 2010-2011, yakni sebesar Rp 131,18 miliar.
"Dari anggaran Rp 131,18 miliar itu ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 55,21 miliar. Selain itu, anggaran sebesar Rp 38,07 miliar penggunaannya tidak dapat ditelusuri," ujar Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Sjafrudin Mosi, kemarin.
Menurut Sjafrudin, Kemendikbud bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT SI untuk melakukan pemetaan sekolah. Rincian penyimpangan program pada 2010 terdiri dari, biaya personil tenaga ahli diindikasikan fiktif dan tak layak dibayar nilainya sebesar Rp 13,91 miliar, PT SI dan rekanannya menggarkana biaya personel dokumen pendukung yang tidak tepat, Rp 22,1 miliar.
Sedangkan dana yang tidak bisa ditelusuri sebesar Rp 38,07 miliar, kata dia, terdiri dari personel dan pendata yang tidak bisa ditelusuri sebesar Rp 32,79 miliar. Selain itu, PT SI dan rekanan, menyerahkan biaya nonpersonil koordinator lapangan Rp 5,2 miliar.
Untuk program 2011, menurut Sjafrudin, potensi kerugian negaranya Rp 19,19 miliar. Potensinya terdiri dari PT SI dan nonpersonil tak layak, Rp 12,6 miliar serta, dokumen mobilisasi tenaga ahli yang tak terdaftar atau fiktif Rp 12,6 miliar. ''Ada juga, bukti hotel fiktif nilainya Rp 6,54 miliar. Di antaranya di Sulut dan Sulsel,'' katanya.
Dikatakannya, saat dilakukan pengecekan ke sekolah-sekolah, diketahui tidak pernah ada pendataan oleh PT SI. Bahkan, dari data hasil pendataan yang, ada sebuah sekolah madrasah di laporannya menyebutkan tak ada siswa beragama Islam. Menurut Sjafrudin, hasil audit ini sudah diserahkan kepada Kejaksaan untuk diselidiki. Karena, kerugian negara itu harus dipulihkan. Jadi, harus ditangani penegak hukum.
Sementara menurut Irjen Kemendikbud Haryono Umar, audit Kemendikbud terkait program pemetaan sekolah tersebut sudah selesai pada April lalu. Memang, ada kerugian negara. Walaupun, hasil audit BPK dan Irjen Kemendikbud nilainya sedikit berbeda. Karena, auditornya berbeda. ''Kalau BPK kan auditornya sampai ke daerah,''katanya.
Menurut Haryono, temuan ini sudah ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Hasil audit Irjen dan BPK, semuanya sudah diberikan agar bisa diproses. ''Kejaksaan, sudah menetapkan tersangkanya kok. Dari Kemendikbud dan rekenan,'' kata Haryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
