REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keikutsertaan menteri KIB II dalam konvensi capres Partai Demokrat tidak tegas. Di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu ini, Presiden harus berani memberi opsi kepada para menteri untuk fokus pada jabatannya atau mundur sebagai peserta konvensi.

"Presiden seharusnya bukan hanya menyampaikan kekhawatirannya, tapi juga sikap tegas. Presiden harus berani untuk memerintahkan kepada tim ekonomi kabinetnya untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya," kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan dalam siaran pers di Jakarta, Senin (16/9).

Bara mengingatkan agar menteri dapat menempatkan komitmen demi kepentingan nasional di atas ambisi politik atau tujuan politik pribadi. Karena itu,  kalau ada satu dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai dalam menjalankan pekerjaannya sudah menjadi tanggung jawab Presiden untuk menindaknya.

"D isini terdapat ironi. Di satu sisi Presiden Yudhoyono menyadari risiko merosotnya kinerja menteri yang mengikuti konvensi, tapi di sisi lain merestui partisipasi mereka di konvensi," sentil Bara.

Menurut dia, sejak awal sebetulnya Presiden bisa menunjukan ketegasannya dengan melarang para menteri mengikuti konvensi. Atau, saran dia, Presiden bisa saja memberikan opsi kepada para menterinya, yakni melaksanakan tugasnya atau mundur demi ikut konvensi Partai Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan Presiden Yudhoyono tidak ingin para menteri terganggu dalam menjalankan tugasnya hanya karena ikut konvensi capres Partai Demokrat. Syarief mengakui untuk mencalonkan diri sebagai capres tidak lah mudah dan memerlukan konsentrasi tersendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika