REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak terlalu yakin pemerintah pusat mampu menghapus sistem honor bagi pegawai negeri sipil di seluruh kementerian dan lembaga mulai 2014.

"Saya tidak terlalu yakin apakah kemudian negara cukup mampu menerapkan rencana penghapusan sistem honor bagi PNS di seluruh birokrasi, tapi kalau bisa seperti itu ya bagus banget," katanya di Semarang, Senin (16/9).

Ganjar menjelaskan, rencana penghapusan sistem honor PNS dan mengganti dengan tunjangan kinerja merupakan model remunerasi yang polanya sama dengan yang saat ini telah berjalan di Kementerian Keuangan.

"Itu sebenarnya single income saja, artinya kalau jadi pegawai hanya memperoleh pendapatan segini titik, sekarang kan tidak. PNS dapat gaji, dapat tunjangan lain-lain," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Ganjar, tunjangan-tunjangan untuk PNS itu diciptakan ketika remunerasi belum bisa dilakukan sehingga kita berkreasi untuk mendapatkan tunjangan yang berbasis aktivitas. "Kalau sudah berbasis aktivitas jadi kreatif, lebih banyak aktivitasnya," kata Ganjar dengan nada menyindir.

Pemerintah berencana menghapus sistem honor bagi PNS di seluruh kementerian dan lembaga mulai 1 Januari 2014 dan seluruh pembayaran gaji akan dipusatkan ke tunjangan kinerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika