REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Fenomena golput saat ini dinilai Walikota Bogor, Diani Budiarto, sebagai hal luar biasa. Meski demikian warga yang memilih golput tetap tidak bisa menghindari birokrasi.
Ditemui di Balaikota Bogor, Sabtu (14/9) pagi, Diani yakin apatisme terhadap birokrat tidak bisa dilakukan oleh warga yang memilih golput saat pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bogor. ''Mereka tetap membutuhkan dokumen negara yang diurus pemerintah,'' kata Walikota Bogor yang terpilih kembali dalam pilwakot 2008 lalu.
Namun, penolakan bisa saja terjadi saat pelaksanaan program pemerintah berjalan. Misalnya, jika pemerintah kota hendak memperbaiki jalan warga yang sebelumnya golput bisa saja menolak dengan bermacam alasan.
Alasan golput, kata Diani, bisa karena banyak faktor. Model pemilihan saat ini dari RT hingga presiden semuanya sama. Warga datang ke TPS untuk mencoblos satu pilihan. Sehingga bisa jadi ada rasa jenuh.
Ia juga menilai tidak mungkin diberlakukan hukuman bagi warga yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. ''Memilih atau tidak itu hak. Masa kalau tidak menggunakan hak dihukum?'' tegas Diani.
KPUD mencatat, mayoritas golput justru ditemui di TPS di kawasan perumahan elit. Menurut Diani, warga perumahan elit yang enggan memilih lebih karena mereka punya pola pikir dan sikap sendiri. Berbeda dengan warga permukiman biasa yang tetap antusian memilih selama pelayanan pemegang kebijakan masih baik.
Diani berharap siapapun yang terpilih dalam pilwalkot kali ini dapat memimpin Bogor dengan lebih baik. ''Program yang baik, dilanjutkan. Yang kurang, diperbaiki,'' ujar Diani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
