REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menegaskan adanya mobil murah tidak semata ditujukan untuk pasar di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) melainkan ke 400-500 kota di Indonesia.

“Enggak semua mobil itu ditujukan untuk jabodetabek, penjualannya juga saya minta supaya merata, di launching di semua tempat,” katanya, Jumat (13/9). Karena itu, ia menilai, ketakutan adanya mobil murah menambah kemacetan di Jakarta dan sekitarnya sedikit berlebihan.

Menurutnya, kemacetan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu hal, yakni keberadaan mobil tetapi infrastruktur yang terlambat dibangun. Selain itu juga dipengaruhi management traffic yang harusnya dibenahi. Tak ketinggalan penindakan hukum yang tegas tidak ada kompromi. “Di negara-negara yang managemen traffic-nya disiplin, kemacetan bisa terhindarkan,” katanya.

Mengenai rencana akan diberlakukannya pajak khusus untuk mobil murah oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, ia keberatan. Ia lebih setuju pajak kendaraan dikenakan secara progresif kepada mobil-mobil dengan kapasitas tertentu atau orang-orang yang memiliki mobil lebih dari satu. “Saya enggak setuju (mobil murah kena pajak khusus). Pajakin secara progresif mobil-mobil cc tertentu atau orang yang punya mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu lebih adil,” katanya.

Ia juga mengingatkan pembeli mobil murah ada masyarakat yang golongan menengah ke bawah dengan penghasilan pas-pasan. Menurutnya, masyarakat kecil-menengah pun berhak untuk menikmati memiliki kendaraan yang terjangkau.

“Kasih tahu pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil menegah, rakyat yang mencintai dia juga. Kalau mereka mempunyai kemampuan membeli mobil baru, kan boleh. Kan sudah 68 tahun merdeka masa rakyat kecil enggak boleh punya mobil,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika