REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur belum menemukan indikasi politik uang di Kabupaten Tulungagung yang diduga dilakukan kampanye tim Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) kepada sejumlah tukang becak.
"Dari pendalaman yang kami lakukan, belum ada indikasi kuat adanya politik uang. Tapi ini belum final masih terus didalami," ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto kepada wartawan di kantornya usai menerima laporan tim Khofifah-Herman (Berkah), Selasa.
Pihaknya hari ini juga memeriksa tim relawan dari Berkah yang melaporkan adanya politik uang di Tulungagung, saat tim Karsa menggelar kampanye di daerah tersebut.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Bawaslu Jatim yang meminta agar Panwaslu Tulungagung mengecek temuan tersebut dan sudah mendalami laporan tersebut.
"Dari hasil pendalaman yang dilakukan Panwaslu Tulungagung, belum menemukan adanya politik uang. Tapi, kami menunggu hasil resminya dari Tulungagung dan laporan awal belum menemukannya," katanya.
Tim relawan Berkah yang diperiksa adalah Didik Nurwasis selaku Bendahara. Pemeriksaan dilakukan oleh staf ahli Bawaslu Jatim, Mahmud Suhermono.
Dari hasil laporan awal, pembagian terhadap tukang becak di Tulungagung saat kampanye Karsa konteksnya bukan politik uang, melainkan pembayaran jasa kerja.
Saat itu, tukang becak dikerahkan untuk mengangkut rombongan Karsa menuju lokasi kampanye, sehingga setelah selesai mereka diberi ongkos.
"Jadi, hubungan itu konteksnya adalah pengguna dan pemilik sarana, yakni tukang becak. Apakah itu dikatakan politik uang tentu perlu pendalaman lebih lanjut," kata Sufyanto.
Karena masih dalam proses, pihaknya meminta agar pihak tertentu tidak menuduh ke pihak lain, apakah melakukan politik uang atau tidak. Ia berjanji akan menyampaikan hasilnya ke masyarakat.
Tidak hanya tim Berkah yang dimintai keterangan. Bawaslu juga memeriksa tim Karsa yang diwakili oleh Tim kuasa Hukum Karsa, Hadi Pranoto. Ia dikonfrontasi terkait keterangan tim Berkah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika