REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Slamet Nurdin mendukung Unit Pengelola Teknis (UPT) TransJakarta mengambil alih manajemen ratusan bus sedang yang akan tiba akhir tahun ini.
Slamet menilai, rencana tersebut lebih realistis dibanding jika bus sedang dikelola oleh Perum PPD yang belum jelas kapan terealisasinya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat akan menghibahkan aset Perum PPD kepada pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya harus melalui persetujuan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan DPR RI.
"Itu terlalu lama dan belum tentu berhasil. DPR bisa saja tidak berikan rekomendasi. Bisa gagal total," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (1/9).
Karenanya, lanjut Slamet, pemerintah lebih baik menyerahkan manajemen bus sedang berbahan bakar gas tersebut kepada Transjakarta yang sebentar lagi akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun demikian, sebelum peraturan daerah tentang BUMD PT TransJakarta disahkan, Slamet menyarankan pemerintah agar segera mengajukan item tambahan mengenai hal-hal apa saja yang harus dimasukkan dalam perda tersebut.
Sebab, sambung dia, perda PT TransJakarta saat ini hanya memiliki ruang lingkup untuk mengelola bus rapit transit atau busway, tidak termasuk bus sedang.
"Perda sudah hampir finishing, tapi perlu ada usulan konkret dalam masalah legalisasi," kata dia.
Lalu, bagaimana jika ternyata Pemda DKI berhasil mendapatkan aset Perum PPD di tahun ini?
"Lupakan PPD, buat PT sendiri. Misalnya PT TransJakarta hanya kelola busway. Lalu, bikin anak perusahaan dari PT TransJakarta yang akan mengelola bus sedang itu. Karena kalau kelola dua, bebannya terlalu besar," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyiapkan dua rencana untuk manajemen 450 bus sedang yang akan tiba di akhir tahun ini. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, rencana pertama, dia akan memasukkan bus ber-AC tersebut ke dalam manajemen Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang akan segera menjadi BUMD.
Namun demikian, apabila rencana pertama gagal, Jokowi juga telah menyiapkan rencana kedua, yakni menggabungkan manajemen bus yang akan digunakan untuk peremajaan angkutan umum tersebut ke dalam TransJakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
