REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Direktur operasional dan latihan Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) Brigjen TNI Tatang Zaenudin mengatakan musibah di Indonesia pada 2013 didominasi kecelakaan kapal di laut.
"Musibah di Indonesia tahun ini banyak didominasi kecelakaan kapal di laut," kata Dirops Lat Basarnas Brigjen TNI Tatang Zaenudin saat berada di Jayapura, Papua, Kamis (29/8).
"Mulai dari nelayan yang hilang di laut, nelayan yang kapalnya terbalik, kapal yang terbakar dan kapal yang tenggelam. Kapal yang tenggelam terakhir ini di Ambon, 25 orang berada di dalamnya, dimana 21 orang selamat 4 orang meninggal dunia. Dan pada pekan lalu di Pangkal Pinang ada kapal yang terbakar dengan 206 penumpang dialamnya," katanya.
Dalam kecelakaan laut di Pangkal Pinang, kata Tatang, pihaknya berupaya semampunya. "Dalam manifest sekian orang tetapi tidak sesuai dengan isinya manifest. Kita sudah temukan, bahkan lebih dari manifest tapi ternyata masih ada yang melaporkan sekian. Nah, dalam kasus ini, siapa yang bersalah?," katanya dengan nada bertanya.
Masalah seperti itu pernah ditemui saat menangani kasus di Sungai Mahakamn Kalimantan.
"Saya sudah sampaikan jauh-jauh hari saat saya menangani kasus di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, kepada pengusaha angkutan darat, laut dan udara agar mengecek sarana prasarana yang akan digunakan beroperasi harus layak. Petugas atau aparat yg ada di bandara, pelabuhan, terminal harus benar-benar sesuaikan dengan aturan," katanya.
"Misalnya bus itu hanya dapat menampung 50 penumpang, jangan dibikin penumpang berdiri hingga 60 orang. Kalau kapal kapasitasnya 200 penumpang, jangan muat sampai 250 sampai 300 penumpang," sambungnya.
"Saya tidak memiliki kewenangan atas kondisi kapal, kami hanya mengkhawatirkan saja. Sebab, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Syahbandar secara hukum. Pihak kepolisian juga sebenarnya bisa bertindak. Kalau kesannya didiamkan, sebenarnya ada pihak yang bertanggung jawab. Tahu sendiri apa yang mereka lakukan untuk apa, untuk kepentingan siapa. Ini yang saya tidak setuju," katanya.
Brigjen Tatang berpendapat bahwa dalam mengoperasikan kapal seharusnya sesuai dengan kapasitas dan standar yang ada.
"Menggunakan kapal harus sesuai dengan aturan dan kapasitasnya. Yang lebih penting, masyarakat sendiri sudah tahu bahwa pasti akan terjadi kecelakaan jika tidak patuhi aturan. Bila sudah terjadi kecelakaan, sudah pasti Badan SAR yang akan bertanggung jawab," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika