REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial Universitas Kalimantan Utara (Kaltara) Jimmi Nasroen menjelaskan, warga Kaltara merasa dirugikan karena masih dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kaltim 2013.
"Kami dirugikan secara sosial, artinya jika nanti ada calon yang menggugat, kami dilecehkan dan tidak diakui keberadaannya" ujar Jimmi Nasroen saat dihubungi RoL, Senin (26/8).
Kalimantan Utara adalah wilayah hasil pemekaran dari Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPR RI pada 25 Oktober 2012.
Mantan Anggota DPRD Kaltim ini juga mengungkapkan, warga Kaltara merasa tidak menyangka masih dimasukkan dalam DPT Pemilukada Kaltim 2013. Pasalnya, mereka sudah tidak menjadi warga Kaltim.
"Masyarat belum mengerti undang-undang dan hukum yang ada sehingga mereka kebingungan bagaimana cara menyikapi hal ini" tambah Jimmi.
Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia kini dipimpin oleh Irianto Lambrie sebagai pejabat Gubernur Kaltara. Provinsi ini dijadwalkan akan melaksanakan Pemilukada perdananya pada tahun 2015.
Jimmi berujar negara akan rugi karena harus mengeluarkan biaya pemilukada sebanyak 2 kali. "Biaya pesta demokrasi tidak mengeluarkan uang jutaan tetapi bisa mencapai miliaran" tambahnya. Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap ini.
Menurutnya, ada beberapa kelompok yang menggugat Kaltara untuk dikeluarkan dari DPT Kaltim. Begitu juga Komisi I DPRD Kaltim yang hari ini Senin (26/8) berangkat ke Jakarta.
Anggota dewan tersebut akan mempertanyakan dan mempesoalkan hal ini ke KPU pusat. Keputusan warga Kaltara akan tetap dimasukkan atau dikeluarkan akan diketahui dalam satu minggu ini.
Jimmi menjelaskan walaupun DPT menjadi polemik tetapi kegiatan kampanye cagub tetap ada dan dilaksanakan di Kaltara. "Pilkada Kaltim ini memang banyak lika-likunya," ujar Jimmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika