REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) perlu mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar khususnya jalan tol di Indonesia, kata pengamat ekonomi Aviliani.
Percepatan itu guna memenuhi target hingga akhir 2014 sepanjang 1.000 km dari kondisi saat ini sepanjang 767 kilometer, kata Aviliani saat dihubungi di Jakarta, Ahad (26/8).
"Kita harus mempercepat pembangunan karena masalah pendanaan bukan hambatan, tetapi hanya persoalan teknis seperti penyediaan lahan dan ini harus dicarikan pemecahannya, katanya.
Ia mengatakan memang ada aturan baru UU 2/2012 tentang Penyediaan Tanah yang baru, tetapi pelaksanaanya belum bisa optimal.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat mendorong penyediaan infrastruktur dasar baik yang dilakukan pemerintah sendiri maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta seperti jalan tol.
Secara keseluruhan, menurut Aviliani, investasi bidang infrastruktur masih kecil yakni sekitar Rp 200 triliun dan ditambah investasi pemda sekitar Rp 300 triliun, sedangkan PDB (produk domestik bruto) yang sekarang ini di APBN sudah mencapai Rp11 ribu triliun.
"Jadi, maksimal Rp 500 triliun, dibanding PDB sekitar Rp 11 ribu triliun rupiah, itu belum ideal," katanya.
Anggota BPJT Kementerian PU Agus Sidharta mengakui, pertumbuhan investasi jalan tol di tanah air sejak delapan tahun terakhir masih berjalan lambat.
Persoalan utama dalam pembangunan tol, katanya, masih persoalan klasik yakni penyediaan lahan. "Belum berjalan sesuai harapan, sampai sekarang masih sekitar 764 km, dari target 1.000 km hingga tahun depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika