REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG - Kontraktor proyek instalasi listrik diduga memutus aliran listrik di pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Jumat (23/8).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, pemutusan aliran listrik di pusat pemerintahan dilakukan kontraktor lantaran belum mendapat anggaran dari proyek yang telah dikerjakan dari Dinas Pekerjaan Umum Kepri. Pihak kontraktor telah menunggu selama setahun untuk mendapatkan anggaran itu," ungkap Wakil Ketua DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang.

Iskandar menambahkan pihak kontraktor tidak mungkin bersikap nekat jika telah memperoleh haknya. Dinas Pekerjaan Umum Kepri diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

"Masalah ini harus cepat diselesaikan dengan bijaksana, karena dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Tanpa listrik staf sulit bekerja," ujarnya.

Aliran listrik terputus bukan hanya di gedung DPRD Kepri, melainkan juga di Kantor Gubernur Kepri, dinas-dinas dan masjid. Pemutusan listrik itu tidak berhubungan dengan PT PLN.

"Pemerintah tidak memiliki tunggakan atau utang pada PLN. Listrik padam karena kemungkinan ada instalasi yang diputus," ujar Iskandar

Hingga Jumat malam, aliran listrik di komplek pemerintahan Kepri masih padam. Gedung perkantoran yang berada di Dompak terlihat gelap gulita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika