REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahun ini pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta tidak akan membuka lowongan untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, pemerintah tidak memberikan kuota penerimaan CPNS bagi Pemkot Yogyakarta dari jalur umum.
Hal ini akibat anggaran belanja pegawai pada APBD Kota Yogyakarta melebihi 50 persen. "Ketentuan ini diberlakukan sebagai implikasi adanya moratorium CPNS yang dua tahun terakhir dilaksanakan di seluruh Indonesia," ujar Kasubid Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kota, May Indra, Ahad (18/8).
Meski begitu, kata dia, Pemkot Yogyakarta masih memiliki kesempatan melakukan rekruetmen CPNS dari jalur seleksi tenaga honorer. Syaratnya, honorer yang sudah mempunyai masa kerja minimal satu tahun terhitung pada 31 Desember 2005 serta sistem honornya tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD.
Menurutnya, berdasarkan data BKD saat ini terdapat 862 pegawai yang memenuhi syarat mengikuti seleksi dari jalur honorer. Namun belum diketahui berapa jumlah yang akan diterima dari seleksi ini. Secara nasional, honorer yang akan diterima menjadi PNS pada tahun ini mencapai 30 persen dari seluruh peserta di Indonesia.
"Daerah hanya menjadi pelaksana untuk seleksi ini. Penyusunan soal, konsep, sistem dan koreksinya dihandle pemerintah pusat," paparnya.
Berbeda dengan Pemkot Yogyakarta, Pemda DIY tahun ini justru memperoleh kuota CPNS sebanyak 120 formasi. Persetujuan kuota ini diberikan pemerintah dari pengajuan sebanyak 1.074 CPNS baru di DY.
"Kami mendapat 120 formasi. Rinciannya apa saja belum ada. Tapi yang jelas prioritas adalah tenaga medis," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Agus Suprianto.
Berdasarkan perkiraannya kata dia, pembagian kebutuhan dari jatah 120 formasi adalah 60 persen untuk tenaga medis, 30 persen tenaga pendidik dan sisanya atau 10 persen digunakan tenaga teknis.
Sekolah yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah SLB dan eks RSBI."Prosedurnya seperti apa kami belum tahu. Tapi Insya Allah (penyelenggaraan tes CPNS) akhir tahun ini," ujarnya.
Menurutnya, Pemda DIY telah menerima surat keputusan dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi mengenai penerimaan CPNS untuk tahun ini. Sebab, DIY memenuhi ketentuan karena anggaran belanja pegawai tiap tahunnya tak lebih dari 50 persen total APBD.
Untuk tahun 2012, Pemda DIY hanya menghabiskan 28,5 persen APBD untuk belanja pegawai. Hal ini tentunya menjadi keuntungan dapat melaksanakan penerimaan CPNS di tengah kekurangan pegawai yang terus terjadi.
Tiap tahunnya, rata-rata ada sekitar 400 PNS di lingkup Pemda DIY yang pensiuan. Sedangkan saat ini hanya ada 7.300 PNS dari jumlah ideal diperkirakan adalah 8.000 PNS. Dengan asumsi, 4.000 sampai 5.000 staf struktural dan 3.000 pegawai fungsional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
